IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI
Abstract
The implementation of regional autonomy with the principle of decentralization have a positive impact in the context of equity and increased development in the area which is a means to enable local people to be able to optimize the ability to prosper in their lives. This research used normative methode which used law statute approach and analutycal approach. Based on the results of research are Implementation of good governance in local government activity in Bukittinggi run quite effectively in Parliament as an institution as well as the local legislative offices as the technical implementation unit area. Constraints that affect the implementation of good governance in local government activity in Bukittinggi are: In offices, constraints experienced such quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure, local regulations are not yet on the whole set of public service performance; In parliament that institutional constraints, human resource constraints, budget constraints, and constraint rules which all the constraints associated with the function of Parliament itself that not enough achievement of the performance by legislators.
Keyword: Implementation, Good Governance, Bukittinggi GovernmentFull Text:
PDFReferences
Buku Profil dan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2009-2014. Bukittinggi: Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. UGM Press: Yogyakarta.
Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,Yogyakarta: UII Press.
Fauzi, Noer dan R.Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press
Ibrahim, Johnny. 2011. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat. Malang: Bayumedia Publishing
Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Bandung: P.T. Alumni.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2013. Bukittinggi: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2013. Bukittinggi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2013. Bukittinggi: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
M. Hadjon, Philipus dkk. 2011. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
_________dkk.2012. Hukum administrasi dan Good Governance. Universitas Trisakti: Jakarta.
Rencana Strategis .2010-2015. Bukittinggi: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
Rencana Strategis .2010-2015. Bukittinggi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rencana Strategis .2010-2015. Bukittinggi: Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal.
Rencana Kerja. 2013. Bukittinggi : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Rencana Kerja. 2013. Bukittinggi : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rencana Kerja. 2013. Bukittinggi : Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal.
Rencana Kerja.2013. Bukittinggi : Sekretariat DPRD
Soekanto, Soejono.1988. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kerajinan dan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
DOI: https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.2.15
Refbacks
- There are currently no refbacks.
JURNAL IDEA HUKUM (ISSN Online: 2442-7241 | ISSN Print: 2442-7454) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Indexed by:
