IMPLIKASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Dimas Sigit Tanugraha

Abstract


Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur  dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan upaya perdamaian antara korban dengan pelaku dan Penuntut Umum sebagai fasilitator. Apabila upaya perdamaian diterima oleh kedua pihak dan proses perdamaian berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu maka Tersangka wajib memenuhi hak-hak korban sesuai kesepakatan perdamaian. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, dan Tersangka sebelumnya ditahan maka Tersangka wajib dibebaskan. Akan tetapi seharusnya Tersangka tidak dibebaskan secara sebebas-bebasnya, yakni Tersangka diberi pembinaan dan pengawasan agar Tersangka benar-benar tidak mengulangi kejahatannya.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.20884/1.jih.2022.8.2.222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



JURNAL IDEA HUKUM (ISSN Online: 2442-7241 | ISSN Print: 2442-7454) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Indexed by: 

                                                    Crossref logo DOAJ has had a makeover and we hope you like the result! – DOAJ BlogSinta, Scopus ala Indonesia dari Kemenristekdikti – STIE Lhokseumawe